oleh

Makna dari ‘Bebas Tuntutan, Ganti Kerugian Negara’. Sebuah Catatan Opini.

-Daerah-145 views

Betun,Lenokoran.com – Antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap PERATURAN BUPATI MALAKA NO.45 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NO. 31 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MALAKA. Perbup ini mengatur tentang hal Ikhwal teknis pelaksanaan hajatan atau pesta demokrasi 6 tahunan yaitu Pemilihan Kepala Desa.

Ada hal menarik yang ingin penulis soroti adalah bahwa Perbup ini memiliki semangat Pemberantasan Korupsi yang perlu diapresiasi.

Dalam pasal 17 ayat 1 huruf n dikatakan bahwa: Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan Bebas Tuntutan ganti kerugian negara/daerah bagi mantan Kepala Desa/Kepala Desa/Sekretaris Desa/Perangkat Desa/Setiap orang yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Pasal ini mengingatkan saya akan semangat pemberantasan korupsi yang sudah digaungkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malaka sejak dilantik. Ada sebuah pesan yang tersurat dalam PERBUP ini bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Keuangan Desa tidak boleh terlibat dalam tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan keuangan di Desa. Tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penyalahgunaan keuangan di desa sudah tentu ikut menghambat pembangunan di Desa.

Pasal ini Sebagai sebuah terobosan yang baik dalam mengatasi tindak pidana korupsi di desa. Hal ini sejalan dengan teori “The imprisonment for non payment of fine” yang berasal dari negara Singapura yang dituangkan dalam kitab hukum acara pidana Singapura dan Singapura customs Act Chapter 70, 119 yang mengharuskan terpidana untuk membayar kerugian negara.

Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia memang sejak diundangkannya untuk pertama kali pada tahun 1971 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan diperbaharui kembali pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak membuat Indonesia bebas dari korupsi. Pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi memang masih memiliki kendala baik itu pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kerugian negara yang sangat besar.

Pada titik ini penulis ingin mengatakan bahwa penaganan perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata ditujukan untuk memenjarakan pelaku namun harus berorientasi juga pada pemulihan keuangan negara.*

* Penulis : Natalia P. Mince Riwu.
Mahasiswa/Prodi Keperawatan Asal Universitas Citra Bangsa Kupang.

Komentar